KOMPAS.PAPUA - Mahasiswa asal Kabupaten Intan Jaya yang saat ini studi di Sulawesi Utara, menyatakan dengan tegas menolak kehadiran PT Blok...
KOMPAS.PAPUA - Mahasiswa asal Kabupaten Intan Jaya yang saat ini studi di Sulawesi Utara, menyatakan dengan tegas menolak kehadiran PT Blok Wabu yang menurut mereka dikendalikan oleh kapitalis global dan kehadirannya tanpa persetujuan rakyat serta mahasiswa Intan Jaya.
Mereka menganggap bahwa PT Blok Wabu sedang dirancang oleh Indonesia dan Amerika Serikat demi kepentingan Investor Asing yang nantinya berunjung pada jatuhnya korban nyawa rakyat Pribumi Intan Jaya.
Demikian hal ini disampaikan oleh Aprianus Sani, salah satu Mahasiswa asal Intan Jaya kepada awak media ini, pada Senin (08/03/2021) melalui pesan elektronik via Whatsapp.
Dikatakan Aprianus bahwa tanggal 7 April 1967 adalah awal malapetaka bagi rakyat bangsa West Papua melalui hadirnya PT raksasa Tembagapura di Timika Papua.
"Sejak Perusahan itu beroperasi, hingga kini pelanggaraan Hak Asasi Manusia serta pengrusakan hutan dan segalanya tidak lagi memakan sedikit korban," ungkapnya.
Hari ini, lanjutnya, dengan tegas kami nyatakan bahwa PT Blok Wabu kami tolak, karena ada banyak dampak buruk yang akan menimbulkan korban nyawa bagi kami rakyat Pribumi
Hari ini, lanjutnya, dengan tegas kami nyatakan bahwa PT Blok Wabu kami tolak, karena ada banyak dampak buruk yang akan menimbulkan korban nyawa bagi kami rakyat Pribumi
Untuk itu dirinya meminta kepada pemerintah Indonesia di Jakarta dan Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya bahwa segera mencabut surat izin usaha, dan mencabut surat yang telah masuk dari Pemerintah Pusat.
"Rakyat dan pemilik hak ulayat sudah nyatakan tolak seratus persen," tegas Aprianus.
Aprianus meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua agar segara mencabut surat izin ekspololasi di wilayah Intan Jaya. "Kami mengklarifikasi akan ada dampak buruk bagi rakyat sipil yang menjadi korban dalam sistem hegemonistik kolonial yang tidak adil hanya untuk menghancurkan rakyat sipil dan alam," katanya.
Maka kepada lembaga eksekutif dan legislatif Intan Jaya, Aprianus meminta segera membuat pernyataan sikap untuk menolak kehadiran PT Blok Wabu.
"Kami dengan tegas mengutuk aktor-aktor elit politik lokal yang memperjuangkan kepetingan pribadi dan kepertingan kapitalis. Jangan mengatasnamakan rakyat untuk akses kepentingan investasi dan ekpoloitasi PT Blok Wabu Kabupaten Intan Jaya ini," tuturnya
Mereka juga meminta kepada pemerintah pusat di Jakarta segera membuka dan mengijinkan wartawan Internasional untuk bebas masuk di Papua demi melihat dari dekat apa yang rakyat alami dan resahkan.
"Hentikan militerisme kapitalisme global akibat operasi Militer yang banyak mengakibatkan korban warga sipil," demikian tutup Aprianus mewakili mahasiswa Intan Jaya asal kota Studi Sulawesi Utara.
Yudas Sondegau, salah satu perwakilan mahasiswa juga menyatakan bahwa Wilayah Kabupaten Intan Jaya itu milik warga setempat, dan bukan milik Jakarta. "Sehingga apa yang Jakarta mau buat tanpa bertanya kepada rakyat setempat, itu sudah jelas sebuah kekeliruan," ungkapnya
"Sikap dan pandangan pemerintah pusat seperti itu kami katakan sudah jelas keliru sekali," ungkapnya.
Mewakili mama-mama asal Intan Jaya, Henderika Sani, juga menyatakan bahwa mereka mengetahui bahwa perusahaan itu hadir dan akan mengorbankan anak-anak mereka.
"Kami juga akan di cap oleh Militer bahwa kami Tentara Pembebasan Nabsional Papua Barat (TPNPB), sehingga jelas kami tolak," pungkas Henderika Sani.
Ditambahkannya, bahwa banyak pengalaman terjadi seperti terdapat dua pemuda di tembak mati, dan ada satu anak sekolah ditembak. "Lebih parah lagi kalau PT Blok Wabu ini kami izinkan," tuturnya.
Jadi menurut Henderika, apapun asalan dan tawaran dari pemerintah pusat maupun daerah, pada prinsipnya komitmen mereka tegas menolak kehadiran PT Blok Wabu di Intan Jaya. (Red)
Kontributor: Musa Boma
No comments