KOMPAS.PAPUA, MULIA - Bupati Puncak Jaya, Dr. Yuni Wonda, MM., mengambil langkah konkrit untuk bisa menanggulangi keterlambatan jatah beras...
KOMPAS.PAPUA, MULIA - Bupati Puncak Jaya, Dr. Yuni Wonda, MM., mengambil langkah konkrit untuk bisa menanggulangi keterlambatan jatah beras PNS di Puncak Jaya selama 2 bulan dengan mendatangkan 98 Ton Beras dari sumber lainnya
Pantauan awak media, pada hari Senin (28/03/21), sejak pukul 07.00 WIT, sebanyak 19 unit Truk yang memuat beras pegawai memasuki lapangan Alun-alun Kota Baru dengan mengikuti Apel bersama ratusan ASN dan peserta apel lainnya.
Ditemui di sela-sela kegiatan, Kabag Kesra, Istinus Kokoya, membeberkan bahwa total sebanyak 98.580 Kg jatah beras pegawai untuk 2 bulan sesuai petunjuk Bapak Bupati siap didistribusi.
Bupati Yuni Wonda dalam amanatnya dihadapan pejabat eselon II, III, Instansi Vertikal, dan peserta apel, menjelaskan sisi lain ketergantungan ASN Puncak Jaya bahkan Papua pada umumnya. Kenyataan bahwa keterlambatan beras dari tahun ke tahun menjadi alasan klasik yang dialami ASN pedalaman akibat menunggu proses lelang selesai di PT Irian Bhakti.
Selang seminggu sejak keputusan Bupati, rombongan truk dari Wamena tiba di tempat yang sama sesuai rencana. Pihaknya menyebutkan beberapa distrik yang dilalui telah terlebih dahulu menerima sesuai daftar yakni Distrik Ilu, Yamoneri, Gubume, dll.
Dalam hal ini Yuni memerintahkan stafnya untuk didistribusi dengan cermat."Saya tahu bahwa kita harus makan dulu baru kerja, oleh karena itu kita sudah keluarkan dana 750 juta Rupiah untuk ongkos angkut. Biaya itu belum termasuk kendala di jalan yang butuh biaya tak terduga." tutur Yuni.
Dikatakan Yuni bahwa hal tersebut bukan hal baru karena kondisinuya sama dengan tahun lalu. "Beras pegawai terlambat karena tunggu lelang apalagi saat ini beras raskin sudah hilang," tegas Yuni.
Menurut Yuni, kondisi tersebut dengan Surat Edaran Kemensos RI yang mau tidak mau, suka tidak suka, maka kebijakan pusat yang mengganti jatah beras raskin dengan program e-warung tersebut harus diterima. "Ketergantungan ini harus disikapi bijak," tegasnya.
Ketergantungan akan beras sebagai makanan pokok di nilai Yuni nantinya merupakan ancaman ketahanan pangan yang seiring waktu jika program beras Pegawai akan ikut di cabut, maka dikhawatirkan membuat kepanikan jika tidak diantisipasi sejak dini.
Dijelaskannya bahwa wacana demi menjaga ketersediaan stok pangan nasional inilah yang oleh pemerintah pusat akan diambil kebijakan impor beras untuk mengatasi penipisan stok beras terutama jelang hari besar, disamping dampak badai La nina sejak awal tahun 2021 menerjang areal persawahan andalan. Keputusan itu kini menjadi dilema elit politik pada skala nasional.
Terlepas dari keputusan kebijakan impor beras, Yuni Wonda mengungkapkan bahwa pertimbangan saat ini lahan persawahan (Jawa dan Sulawesi) terdesak, musim yang tidak menentu mengkibatkan sawah dan perkebunan rusak. Kondisi ini tentu berpengaruh pada kebijakan pemerintah pusat akan berubah.
"Jangan pikir beras selamanya akan ada. Tidak ada jaminan!" tegas Bupati Yuni Wonda
"Pelajaran berharga mengajak kita semua kembali ke makanan alam yang Tuhan kasih. Ada keladi, singkong, ubi, dengan gizi dan kalori yang baik bahkan sehat. Saya pesan pegawai pulang kantor harus bikin kebun diolah sendiri. Suatu saat beras pegawai nanti lambat laun akan hilang kita dapat terbiasa dan bertahan dengan pangan lokal disekitar halaman," tambah Yuni
Menutup arahannya, Yuni Wonda mengajak semua pihak untuk menjaga Kabupaten Puncak jaya. "Kita semua jadi satu. Jika ada isu negatif dan meresahkan masuk, kita tolak keras. Stop isu yang tidak jelas, kita harus fokus pada pelayanan publik, jangan urusi persoalan lain. Kita semua wajib hindari, demikian tutup Bupati Puncak Jaya, Dr. Yuni Wonda, MM. (Red-Humas PJ)
No comments