KOMPAS.PAPUA - Untuk mengawasi sinkronisasi atau penyatuan data penerima Bantuan Sosial (Bansos) pada 7 Kabupaten di Daerah Pegunungan Prov...
KOMPAS.PAPUA - Untuk mengawasi sinkronisasi atau penyatuan data penerima Bantuan Sosial (Bansos) pada 7 Kabupaten di Daerah Pegunungan Provinsi Papua, Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, direncanakan pekan depan akan turun langsung ke Papua.
"Kami harus ke sana. Jadi, kami harus jemput bola, termasuk di Papua itu ada tujuh kabupaten yang sama sekali belum melakukan updating (pembaruan data)," demikian ungkap Mensos (sapaan akrab 'Risma') ketika ditemui di Gelora Bung Karno Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu (21/3/2021).
"Kami harus ke sana. Jadi, kami harus jemput bola, termasuk di Papua itu ada tujuh kabupaten yang sama sekali belum melakukan updating (pembaruan data)," demikian ungkap Mensos (sapaan akrab 'Risma') ketika ditemui di Gelora Bung Karno Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Minggu (21/3/2021).
Direncanakan Risma akan ditemani tim dari Kementerian Sosial serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meninjau langsung data penerima bansos di Provinsi Papua.
"Di Papua, ada sekitar 77 daerah (yang sudah ditinjau), tinggal (tersisa) tujuh daerah di pegunungan. Kemungkinan, aku minggu depan turun, saya dengan Dirjen Dukcapil sekaligus mengevaluasi data yang ada," terang Risma
Menurutnya, memang ada beberapa kesulitan yang dihadapi pemerintah pusat dalam upaya menyatukan data penerima bansos. Apalagi untuk warga di daerah terpencil yang sebagian besar adalah kelompok masyarakat adat.
"Ada daerah yang memang harus kami terpaksa ke sana karena sambungan telekomunikasi tidak ada. Kemudian, kami akan bawa jaringan sendiri (saat melakukan survei di daerah terpencil)," tutur Risma
"Di Papua, ada sekitar 77 daerah (yang sudah ditinjau), tinggal (tersisa) tujuh daerah di pegunungan. Kemungkinan, aku minggu depan turun, saya dengan Dirjen Dukcapil sekaligus mengevaluasi data yang ada," terang Risma
Menurutnya, memang ada beberapa kesulitan yang dihadapi pemerintah pusat dalam upaya menyatukan data penerima bansos. Apalagi untuk warga di daerah terpencil yang sebagian besar adalah kelompok masyarakat adat.
"Ada daerah yang memang harus kami terpaksa ke sana karena sambungan telekomunikasi tidak ada. Kemudian, kami akan bawa jaringan sendiri (saat melakukan survei di daerah terpencil)," tutur Risma
Terkait hal itu, Risma menambahkan bahwa pihaknya juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dalam memfasilitasi penyediaan jaringan. (Red)
No comments