Yulius Tabuni Ingatkan, “Rakyat Papua Menghargai Lukas Enembe Sebagai Gubernur Papua”

Yunius Tabuni, SH., MAP (Tokoh Intelektual Wilayah Adat Lapago) KOMPAS.PAPUA - Salah Satu Tokoh Intelektual Wilayah Adat Lapago di Tanah Pa...

Yunius Tabuni, SH., MAP (Tokoh Intelektual Wilayah Adat Lapago)

KOMPAS.PAPUA - Salah Satu Tokoh Intelektual Wilayah Adat Lapago di Tanah Papua Yunius Tabuni, SH, MAP., membantah pernyataan sikap yang disampaikan Forum Peduli Kemanusiaan dan Tokoh Adat Papua yang mendesak Pemerintah Pusat segera menunjuk penjabat Gubernur di Provinsi Papua selambat-lambatnya hingga akhir Maret 2022, sebagaimana pernyataan sikap yang dibacakan Ketua Peradilan Adat Suku Sentani Kabupaten Jayapura, Jackob Fiobetauw, saat siaran pers di Abepura, Selasa (4/1/2022) yang dimuat dalam media.https://papua.tribunnews.com.

Menurut Yunius Tabuni, pernyataan tersebut bisa memicu konflik yang tidak main-main dan sangat fatal nanti sebab Lukas Enembe dan Alm. Klemen Tinal adalah Putra terbaik dari Wilayah Adat Lapago dan Mepago yang dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua melalui Pemilihan oleh masyarakat papua untuk masa jabatannya selama 5 Tahun yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2023 mendatang. 

Sehingga Tabuni mengajak kelompok yang lain untuk menghargai hak politik Lukas Enembe sampai masa jabatannya berakhir dulu. "Persoalan hak masyarakat adat yang belum terselesaikan sebaiknya disampaikan langsung kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Sekretaris Daerah Provinsi Papua dan jajarannya bukan dijadikan alasan untuk menjatuhkan seorang kepala daerah yang hendak mendapatkan pelayanan Kesehatan keluar negeri," demikian ungkap Tabuni

Tabuni menambahkan bahwa jika ada yang berkeinginan untuk menjabat sebagai Gubernur Papua, agar bisa menahan diri dulu sampai Tahun 2024 mendatang bukan saat ini karena yang pimpin papua saat ini adalah putra terbaik Papua Lukas Enembe yang masih aktif sebagai Gubernur Papua.

"Gubernur Papua Lukas Enembe adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pemenuhan hak atas kesehatan dengan berbagai macam cara, baik pencegahan dan penyembuhan," tuturnya. 

Kepada awak media ini Tabuni menjelaskan bahwa proses pengobatan yang dijalani oleh Gubernur untuk menempuh prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk mendapat izin dari Negara untuk melakukan perawatan di luar negeri, sedangkan menurutnya tugas-tugas pemerintahan pasti ada Sekretaris Daerah dengan salah satu tugas pokoknya adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi.

"Sebaiknya masyarakat papua melihat dan bangga dengan kepemimpinan Lukas Enembe karena hanya seorang Lukas Enembelah yang bisa membawa sejumlah perubahan termasuk terselenggaranya PON XX Tahun 2021 di tanah papua kita cintai bersama. Saya minta agar seluruh masyarakat untuk menahan diri dan tidak mudah terprovokasi dengan pernyataan segelintir masyarakat di Jayapura," demikian ujar Tokoh Intelektual Wilayah Adat Lapago di Tanah Papua, Yunius Tabuni, SH., MAP. (Red)

Editor: Tinius Puja