Mulia, KOMPAS.PAPUA - PT. Pos Indonesia Cabang Mulia sebagai BUMN penyalur, didampingi TNI-Polri dan Pemda Puncak Jaya, menyalurkan Bantuan...
Mulia, KOMPAS.PAPUA - PT. Pos Indonesia Cabang Mulia sebagai BUMN penyalur, didampingi TNI-Polri dan Pemda Puncak Jaya, menyalurkan Bantuan Sosial Tunai dan Sembako Tunai Kementerian Sosial RI sebagai stimulus kepada masyarakat terdampak Wabah Covid-19 di Kabupaten Puncak Jaya.
Penyaluran bantuan tersebut berlangsung pada hari Sabtu (27/02/21), di Aula Kantor Distrik Mulia. Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Kepala PT. Pos cabang Mulia didampingi Kapolsek dan Danramil Mulia.
Sekretaris Dinas Sosial, Periya Wonerengga, berharap bantuan dari pemerintah tersebut bisa bermanfaat dalam menunjang kebutuhan keluarga.
"Sesuai perintah Sekda, maka mekanisme dan prosedur penyaluran yang diminta oleh Pusat harus dilakukan penyesuaian dengan kearifan lokal, setempat. Kendati demikian, saya minta Kepala Distrik bersama kepala kampung harus menggandeng pihak Gereja dalam distribusi agar tidak ada persoalan nanti, " tutur Periya.
Ipda Lambertus selaku Kapolsek Mulia mengingatkan bahwa sesuai aturan jika ada laporan dari masyarakat melalui nomor hotline terkait penyelewengan, pungutan liar, pemaksaan dalam penggunaan dana bantuan Covid-19 maka aparat tidak segan untuk memprotes pidana bahkan sampai diancam hukuman mati.
Ditemui selepas kegiatan di ruang kerjanya, Yudianto F. Teftutul Kepala PT Pos Indonesia Cabang Mulia, mengungkapkan terdapat dua jenis bantuan yang diserahkan, yakni bantuan Sosial Tunai (BST) untuk distrik kalome dan bantuan kedua Sembako Tunai yang diberikan kepada KPM di 26 distrik Kabupaten Puncak Jaya. Adapun Jumlah Keluarga penerima, sebanyak 14.262 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Ditanyai lebih jauh, Yudi menjelaskan nominal yang disalurkan PT. Pos Cabang Mulia dan diskresi mekanisme yang tidak berkiblat pada aturan usat, seperti di kota. " Kemarin nominal yang diserahkan adalah sebesar Rp. 9.503.400.000. Seharusnya, sesuai SOP namun karena mengikuti kearifan lokal dan arahan dari Pemda (Sekda) diserahkan lewat Kepala Distrik untuk diatur," ungkapnya.
Menurutnya berita acara penyerahan diteken oleh Pemda serta disaksikan oleh pihak Kemamanan, yakni Kapolsek Mulia, Iptu Lambertus Sattu yang didampingi Danramil Mulia.
Dari keterangannya, pihaknya termasuk ontime mengingat batas penyaluran adalah awal bulan Maret 2021, jika tidak segera disalurkan maka sistem akan automatis terkunci.
Ditemui ditempat berbeda, Kepala Dinas Sosial, Yosenus Yoman, membenarkan hal tersebut. "Masalah data penduduk di Puncak Jaya tidak semua masyarakat Punya KTP, selain itu jika masyarakat KPM dari pelosok distrik sampai ke lembah mau datang ke Mulia untuk cairkan, maka ongkos transport sendiri lebih besar dibanding yang diterima," jelasnya.
Dikatakannya pula bahwa tingkat kemahalan di Puncak Jaya semua sudah tahu, sangat tidak imbang dengan bantuan yang diberikan jika diatur per keluarga. Kebijakan itulah yang diambil Pemda demi efektivitas dan efisiensi penyaluran sampai pada masyarakat.
"Sebagai pamong Kepala Kampung atau Kepala Distrik didampingi Gereja lebih paham siapa yang lebih membutuhkan atau secara kesepakatan kolegial dibahas dipergunakan untuk apa dana itu," jelas Yoman
Yudianto selaku Kepala PT. Pos Mulia berharap agar penyaluran benar-benar bermanfaat dan sampai kepada yang berhak. "Saya harap melalui Kepala Distrik dan Kepala kampung lebih bijak dalam mengawal dana tersebut sampai kepada yang benar- benar membutuhkan," ungkapnya.
Pasalnya, beberapa hari lalu pihaknya menerima perwakilan masyarakat datang mempertanyakan data Bansos yang disalurkan. "Masih ada perwakilan langsung datang bertanya, perihal data KPM yang sebenarnya. Saya jelaskan bahwa penyerahan sudah diberikan, jadi tanya langsung saja ke kepala distrik karena semua data sudah disampaikan semua ke Kepala Distrik," demikian tutup Yudianto. (Red-Humas PJ)
Penyaluran bantuan tersebut berlangsung pada hari Sabtu (27/02/21), di Aula Kantor Distrik Mulia. Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Kepala PT. Pos cabang Mulia didampingi Kapolsek dan Danramil Mulia.
Sekretaris Dinas Sosial, Periya Wonerengga, berharap bantuan dari pemerintah tersebut bisa bermanfaat dalam menunjang kebutuhan keluarga.
"Sesuai perintah Sekda, maka mekanisme dan prosedur penyaluran yang diminta oleh Pusat harus dilakukan penyesuaian dengan kearifan lokal, setempat. Kendati demikian, saya minta Kepala Distrik bersama kepala kampung harus menggandeng pihak Gereja dalam distribusi agar tidak ada persoalan nanti, " tutur Periya.
Ipda Lambertus selaku Kapolsek Mulia mengingatkan bahwa sesuai aturan jika ada laporan dari masyarakat melalui nomor hotline terkait penyelewengan, pungutan liar, pemaksaan dalam penggunaan dana bantuan Covid-19 maka aparat tidak segan untuk memprotes pidana bahkan sampai diancam hukuman mati.
Ditemui selepas kegiatan di ruang kerjanya, Yudianto F. Teftutul Kepala PT Pos Indonesia Cabang Mulia, mengungkapkan terdapat dua jenis bantuan yang diserahkan, yakni bantuan Sosial Tunai (BST) untuk distrik kalome dan bantuan kedua Sembako Tunai yang diberikan kepada KPM di 26 distrik Kabupaten Puncak Jaya. Adapun Jumlah Keluarga penerima, sebanyak 14.262 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Ditanyai lebih jauh, Yudi menjelaskan nominal yang disalurkan PT. Pos Cabang Mulia dan diskresi mekanisme yang tidak berkiblat pada aturan usat, seperti di kota. " Kemarin nominal yang diserahkan adalah sebesar Rp. 9.503.400.000. Seharusnya, sesuai SOP namun karena mengikuti kearifan lokal dan arahan dari Pemda (Sekda) diserahkan lewat Kepala Distrik untuk diatur," ungkapnya.
Menurutnya berita acara penyerahan diteken oleh Pemda serta disaksikan oleh pihak Kemamanan, yakni Kapolsek Mulia, Iptu Lambertus Sattu yang didampingi Danramil Mulia.
Dari keterangannya, pihaknya termasuk ontime mengingat batas penyaluran adalah awal bulan Maret 2021, jika tidak segera disalurkan maka sistem akan automatis terkunci.
Ditemui ditempat berbeda, Kepala Dinas Sosial, Yosenus Yoman, membenarkan hal tersebut. "Masalah data penduduk di Puncak Jaya tidak semua masyarakat Punya KTP, selain itu jika masyarakat KPM dari pelosok distrik sampai ke lembah mau datang ke Mulia untuk cairkan, maka ongkos transport sendiri lebih besar dibanding yang diterima," jelasnya.
Dikatakannya pula bahwa tingkat kemahalan di Puncak Jaya semua sudah tahu, sangat tidak imbang dengan bantuan yang diberikan jika diatur per keluarga. Kebijakan itulah yang diambil Pemda demi efektivitas dan efisiensi penyaluran sampai pada masyarakat.
"Sebagai pamong Kepala Kampung atau Kepala Distrik didampingi Gereja lebih paham siapa yang lebih membutuhkan atau secara kesepakatan kolegial dibahas dipergunakan untuk apa dana itu," jelas Yoman
Yudianto selaku Kepala PT. Pos Mulia berharap agar penyaluran benar-benar bermanfaat dan sampai kepada yang berhak. "Saya harap melalui Kepala Distrik dan Kepala kampung lebih bijak dalam mengawal dana tersebut sampai kepada yang benar- benar membutuhkan," ungkapnya.
Pasalnya, beberapa hari lalu pihaknya menerima perwakilan masyarakat datang mempertanyakan data Bansos yang disalurkan. "Masih ada perwakilan langsung datang bertanya, perihal data KPM yang sebenarnya. Saya jelaskan bahwa penyerahan sudah diberikan, jadi tanya langsung saja ke kepala distrik karena semua data sudah disampaikan semua ke Kepala Distrik," demikian tutup Yudianto. (Red-Humas PJ)
No comments